Connect with us

NEWS

Salah Unggah, Inilah Dua Usul Komunikonten Untuk Medsos Akun Twitter Jokowi

Published

on

Komunikonten Ilustrasi

SINGKILNEWS |Akun twitter resmi Presiden Joko Widodo (@jokowi) ramai dibicarakan karena mengunggah cuitan tentang kelompok musik JKT48 pada Rabu (16/5).

Unggahan tersebut kemudian dihapus dan beredar kabar resmi bahwa admin dari akun twitter @jokowi sudah dibebastugaskan

Pengamat media sosial dari Institut Media Sosial dan Diplomasi (Komunikonten), Hariqo Wibawa Satria percaya tim media Presiden akan melakukan perbaikan agar kejadian serupa tak terulang. Namun ia memberikan usulan kepada pihak twitter dan media sosial lainnya, di antaranya memberikan peringatan kepada penggunanya sebelum sebuah konten diunggah.

“Misalnya dengan kalimat ‘apakah anda yakin konten yang anda unggah benar?’, atau ‘apakah anda yakin ini adalah akun anda?'” ujar Hariqo dalam keterangannya, pagi ini (Kamis, 17/5).

Dengan demikian, jelas Hariqo, pengguna media sosial ada jeda waktu untuk mengecek apakah konten yang akan diunggah benar. “Atau, jika ia admin akun seorang tokoh, ia punya waktu mengecek, apakah ini akun dia atau akun tokoh yang dia kelola,” imbuhnya.

Cara ini memang mengurangi sedikit saja kecepatan, namun ia yakin ini cukup efektif untuk mengantisipasi kesalahan yang dapat merugikan sang pemilik akun dan organisasinya.

“Paling tidak ini bisa diterapkan kepada pengguna twitter yang sudah diverifikasi oleh twitter atau memiliki centang biru atau pengguna twitter baru. Hal ini juga menjaga kredibilitas media sosial yang memberikan verifikasi kepada penggunanya. Sangat disayangkan jika pengguna yang sudah terverifikasi melakukan kesalahan fatal,” papar Hariqo.

Hal kedua yang diusulkan Hariqo adalah agar media sosial mengubah ketentuan penggunaan (term of use) dalam format tanya jawab.

“Akan lebih baik jika term of use saat seseorang membuat akun di internet diubah dalam format tanya jawab. Contoh pertanyaan, apakah jika kami memberikan akun ini anda siap tidak melakukan kesalahan seperti…?. Tanya jawab seperti ini akan lebih menempel di pikiran pengguna medsos,” tambah Hariqo.

Terlepas dari hal itu, Hariqo mengapresiasi langkah cepat dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin yang langsung meminta maaf dan mengambil tindakan.

“Mengakui kesalahan ini bagus, ketimbang menuduh jika akun yang bersangkutan dibajak atau menimpakan kesalahan kepada pihak lain,” ujar Hariqo

Dalam catatan Komunikonten, kata Hariqo, kesalahan unggah di media sosial oleh akun resmi pemerintah beberapa kali terjadi selama November-Desember 2017.

Pertama, akun twitter Kementerian Luar Negeri @Portal_Kemlu_RI yang menampilkan konten porno. Berikutnya akun twitter Sekretariat Kabinet @Setkabgoid salah unggah kutipan Presiden Jokowi.

Terakhir, akun twitter Kementerian Pertanian @Kementan yang mengunggah berita terkait Ketum PAN, Zulkifli Hasan, ini juga sudah diakui sebagai kesalahan admin. []

 

Sumber: RMOL

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris di Surabaya

Published

on

Ilustrasi

SINGKILNEWS | Seorang lelaki berinisial ET, warga Jalan Kedung Turi III, Kelurahan Kedungdoro, Surabaya, diamankan petugas kepolisian karena diduga terlibat aktivitas terorisme. Diperoleh informasi ET telah digiring ke Markas Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, Jawa Timur, Ahad (20/5) malam untuk menjalani pemeriksaan, namun pihak kepolisian belum bia dikonfirmasi perihal penangkapan tersebut.

Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat Ali Wafi saat ditemui wartawan membenarkan salah seorang warganya berinisial ET (42), diciduk polisi pada sekitar pukul 18.45 WIB. ET di Jalan Kedung Turi III, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, tinggal bersama seorang istri dan dua orang anaknya yang telah beranjak remaja.

“Istri dan dua anaknya tidak ikut dibawa polisi, yang ditangkap cuma ET,” kata Ali.

Dia mengatakan, ET adalah warga asli kampung Kedung Turi, Surabaya. Dalam kesehariannya, tercatat ia pernah bekerja di Hotel Tunjungan Surabaya, yang berlokasi tak jauh dari tempat tinggalnya. Informasi dari warga lainnya. ET juga pernah bekerja di proyek pembangunan Tunjungan Plaza Surabaya.

Usai menangkap ET, polii  kemudian melakukan penggeledahan di rumah itu. Penggeledahan berlangsung hingga menjelang pukul 23.00 WIB. Tampak di antaranya polisi keluar dari rumah ET dengan membawa sekarung barang bukti, yang diduga berisi bahan-bahan yang akan digunakan sebagai peledak. [] ROL

Continue Reading

NEWS

Alquran Tidak Bisa Dijadikan Barang Bukti Teroris

Published

on

KH Muhammad Amin Aziz (PBNU)

SINGKILNEWS | Kitab suci Alquran tidak bisa dijadikan barang bukti untuk menjerat seseorang sebagai pelaku teror.

Begitu tegas Ketua bidang Kebudayaan dan Hubungan Antar Umat Beragama PBNU, KH Muhammad Imam Aziz dalam saat mengisi acara “Refleksi Gerakan Antikorupsi Menjawab Tantangan 20 Tahun Reformasi” di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/5).

Imam Aziz menjelaskan bahwa Alquran tidak bisa dijadikan alat bukti karena seluruh umat Islam dipastikan memiliki kitab suci tersebut.

“Ya jangan hanya Alquran. Kalau saya melihatnya Alquran dijadikan alat bukti ya enggak bisa. Artinya semua orang Islam punya itu (Al-Quran). Artinya kalau itu sebagai bukti bahwa dia teroris lalu buktinya Alquran ya enggak bisa, harus ada alat bukti yang lain,” ujarnya.

Selain itu, sambungnya, Al-quran juga tidak menganjurkan kekerasan apalagi dalam bentuk terorisme sebagaiamana rangkaian teror yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia beberapa hari terakhir.

“Enggak bisa itu (Al-Qur’an dijadikan bukti). Secara substansi, secara makna enggak bisa. Karena Al-quran tidak mengajarkan terorisme jadi tidak bisa dijadikan bukti,” jelasnya.

Sejumlah terduga teroris ditangkap di berbagai penjuru negeri pasca rangkaian teror bom terjadi. Namun demikian, polisi menjadikan Alquran sebagai barang bukti pelaku teror bersam dengan barang bukti lain seperti buku jihad, bendera ISIS, dan bom yang belum dirakit.

Sejumlah pihak kecewa lantaran polisi menjadikan Alquran sebagai barang bukti kejahatan itu. Bahkan mengundang reaksi sebagaimana tertuang dalam petisi bertajuk “Alquran Bukan Barang Bukti Kejahatan” di laman situs change.org pada Kamis (17/5) kemarin.

Petisi yang dibuat oleh akun bernama Umat Islam ini sudah ditandatangani lebih dari 1.800 orang. Petisi itu ditujukan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kejaksaan Agung.[] RMOL

Continue Reading

NEWS

Klarifikasi Abdul Somad soal Video Ceramah tentang Bom Bunuh Diri

Published

on

Ustad Abdul Somad

SINGKILNEWS | Tak lama setelah bom di tiga gereja di Surabaya meletus, potongan video ceramah Ustaz Abdul Somad mengenai bom bunuh diri jadi viral di media sosial. Abdul Somad menyatakan video itu dipotong sehingga kehilangan konteksnya. Dia pun memberikan klarifikasi.

Dalam potongan video berdurasi kurang dari dua menit itu, Abdul Somad menjelaskan mengenai bom bunuh diri di Palestina yang disebutnya bukan perilaku bunuh diri, melainkan mati syahid. Potongan video ini begitu viral dan mendapatkan tanggapan yang beragam, termasuk yang menyudutkan Abdul Somad.

Abdul Somad kemudian memberikan klarifikasi. Klarifikasi itu ia sampaikan di sela-sela ceramah. Video klarifikasi itu diunggah oleh FSRMM TV pada 14 Mei  2018.

“Dua hari ini video mengenai saya menjawab pertanyaan di Annur lebih-kurang dua-tiga tahun yang lalu, diviralkan lagi. Tapi video itu dipotong. Saya masih ingat, lokasi kajian subuh itu ada di Annur kajian subuh Sabtu. Waktu itu ada pertanyaan, ‘apa pendapat ustad tentang bom bunuh diri di Palestina’,” ujar Abdul Somad mengawali penjelasannya.
Abdul Somad kemudian menjawab bahwa apa yang terjadi di Palestina tersebut bukan termasuk orang meninggal dalam keadaan bunuh diri.

“Karena saudara kita di Palestina itu bukan bunuh diri, tapi mati syahid. Lalu video itu dipotong dan beberapa saat yang lalu, saat ada bom di Kampung Melayu, video itu viral lagi. Saat ada bom di Surabaya, viral lagi. Lalu ada nanti kompor orang meletup, nanti viral lagi,” tutur Abdul Somad.

Somad menggarisbawahi ada perbedaan antara kondisi di Palestina dan belahan dunia lainnya. Penjelasannya ini, kata Somad, dihilangkan dari potongan video yang viral tersebut.

“Perlu diluruskan beda dengan Palestina dengan luar Palestina. Karena Nabi membedakan antara nonmuslim yang di Mekah dengan yang di Madinah. Di Madinah, Nabi hidup bersama. Apa bedanya? Yang di Madinah ini damai. Di Mekah ini perang. Kapan menjadi damai dan menjadi perang, itu tak bisa dipukul rata,” tutur Abdul Somad.

Somad mengatakan kondisi perang sebagaimana saat di Mekah itu kini ada di Palestina, yang tanahnya dicaplok oleh Israel. Sedangkan di luar Palestina, kondisinya berbeda.

“Buka Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Kalau mereka yang nonmuslim itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, tidak memerangi kamu, maka berbuat baiklah kepada mereka. Bersikap adil. Coba lihat indahnya bahasa Alquran,” tutur Abdul Somad.

“Kenapa ini tidak berlaku di Palestina? Karena orang Israel melanggar dua itu, orang Israel memerangi dan mengusir bangsa Palestina. Jadi jangan digeneralisir. Jangan dipotong. Malam ini kita klarifikasi,” sambungnya.

Mengenai ‘orang yang melakukan bom bunuh diri di Palestina mati syahid’, Abdul Somad memberikan penjelasan yang merujuk pada saat Nabi Muhammad SAW dan sahabat diserang.

“Nah bagaimana hukumnya bahwa orang Palestina meledakkan diri di kerumunan tentara Israel itu kenapa disebut mati syahid. Buka Shahih Muslim. Ketika nabi sedang bersama sahabat pada perang Uhud. Di bukit Uhud waktu itu nabi terkepung Quraisy yang menyerang dari Mekah. Kemudian nabi berkata ‘siapa pun yang bisa mengusir orang Quraisy ini, maka dia akan bersama aku di surga’. Masuklah satu per satu pasukan nabi ini ke kerumunan orang musyrik itu. Padahal mereka tahu begitu masuk pasti mati, 90 persen pasti mati karena jumlah pasukan Quraisy banyak sekali. Dan dia berhasil membunuh banyak pasukan Quraisy meski pada akhirnya meninggal juga,” kata Abdul Somad.

Di akhir video klarifikasi ini, Abdul Solad meminta sahabat dakwah membagikan video klarifikasi ini sebagai counter dari potongan video awal yang dipotong. []

Detik

Continue Reading

NASIONAL

PNS yang Sebar Ujaran Kebencian di Medsos Terancam Dipecat

Published

on

Ilustrasi

SINGKILNEWS |Badan Kepegawaian Nasional (BPN) memberi peringatan keras kepada pegawainya untuk tidak memposting konten bernada ujaran kebencian, intoleransi, dan perpecahan di media sosial. Larantan itu juga berlaku untuk serta Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, BKN menekankan agar jajaran PNS menjaga Pancasila, UUD 45 dan NKRI.

“Sanksinya mulai dari teguran ringan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan, sampai akhrinya pemberhentian tidak dengan hormat alias disiplin terberat itu memungkinkan tergantung kasusnya,” ujar Ridwan kepada Kompas.com, Selasa (15/5/2018)

Ridwan mengatakan, sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Larangan mengunggah konten ujaran kebencian memang tidak diatur dalam peraturan tersebut.

Namun, aturan itu bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini. Misalnya, kata Ridwan, sebelumnya sudah ada peringatan agar PNS netral dalam politik praktis seperti Pilkada dan Pilpres.

“BKN mensinyalir masih banyak, entah sengaja atau tidak, memposting sesuatu yang berakibat ujaran kebencian dan forward pesan yang mengekspresikan preferensi politiknya di depan publik,” kata Ridwan.

Berdasarkan pengamatan BKN bersama Kemenerian Komunikasi dan Informatika, belakangan PNS yang menyebarkan ujaran kebencian maupun menunjukkan identitas politiknya di media sosial mulai berkurang.

Menurut Ridwan, kesadaran pegawai mulai tinggi bahwa ada konsekuensi jika melanggar aturan tersebut.

“Yang tadinya teman-teman banyak yang tangannya gampang banget nulis di medsos, kemudian dihapus, jadi privat,” kata Ridwan.

“Tapi kalau masih ada, silakan dijatuhkan hukuman disiplin,” lanjut dia.

BKN, kata Ridwan, juga mengajak Menteri, Gubernur, Wali Kota, hingga Bupati untuk mengamati pergerakan bawahannya di media sosial. Jika ada indikasi tidak netral ataupun menyebarkan ujaran kebencian dan provokasi, bisa diberi teguran. Jika tidak mempan, maka bisa dijerat sanksi bertahap.

“Tidak usah ragu-ragu. BKN ada di belakang pejabat pembina kepegawaian yang akan mrnjatuhkan hukuman pada PNS yang melakukan itu,” kata Ridwan.

 

Sumber: Kompas

Continue Reading

Terpopuler